Suap Eks Wali Kota Banjar, Jaksa Ungkap Herman Atur Lelang Proyek dan Minta Fee

BANDUNG, iNews.id - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan praktik suap yang melibatkan eks Wali Kota Banjar Herman Sutrisno dan pengusaha Rahmat Wardi. Dalam persiadangan terungkap, Herman Sutrisno memiliki kuasa mengatur lelang proyek infrastruktur di Kota Banjar dan meminta jatah fee dengan kode 'uang kaluhur (uang ke atas)'.

Dalam dakwaan disebutkan, pada 2008, Herman Sutrisno selaku Wali Kota Banjar (periode 2008-2013) memerintahkan Fenny Fahrudin, eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Banjar periode 2003-2009 diperintahkan membantu Rahmat Wardi agar memenangkan lelang proyek infrastruktur di Kota Banjar.

Baca Juga

Kasus Suap Eks Wali Kota Banjar, Penyuap Didakwa Beri Rp1,7 Miliar Demi Proyek

"Herman Sutrisno mengatakan 'Fenny tolong dibantu proyek yang akan dikerjakan oleh Kang Mamat (Rahmat Wardi)'. Kemudian Fenny Fahrudin menyanggupi dengan menjawab 'siap'," kata JPU KPK dalam dakwaan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/3/2022). 

Perintah Herman itu, ujar jaksa, kerap disampaikan kepada Fenny setiap tahun setelah APBD Kota Banjar ditetapkan. Fenny lantas menyampaikan perintah itu kepada anak buahnya di masing-masing bidang, antara lain, Ojat Sudrajat (Kabid Cipta Karya Dinas PU), Edi Jatmiko (Kabid Bina Marga Dinas PU), dan Sukro (Kabid Pengairan Dinas PU Kota Banjar). 

Baca Juga

KPK Limpahkan Berkas Perkara Penyuap Eks Wali Kota Banjar ke Pengadilan Tipikor Bandung

Kepala bidang di Dinas PU diminta menyampaikan perintah itu ke pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan Pokja Lelang agar dimenangkan oleh perusahaan Rahmat Wardi.