“Seiring dengan itu, saya juga mengusulkan perubahan UU No.25 tahun 2007 tentang penanaman modal, khususnya mengenai larangan nominee agreement, terutama untuk kebijakan yang bersifat mendominasi kepemilikan saham secara absolut. Terakhir, perlu mengembangkan opsi pengelolaan operasional perusahaan pada investor asing meskipun presentasi kepemilikan sahamnya tetap dibatasi maksimal 49 persen,” tuturnya.
Ulasan Buku
Penulisan buku ini dimentori oleh guru besar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Diponegoro Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum dan Assoc. Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, sehingga dia merasa menjadi lebih mudah dan terarah.
Keduanya pun datang dalam acara perilisan buku Nominee Agreement Dalam Usaha Pertambangan tersebut. Dihadiri juga oleh Deputi Kerja Sama Kementerian Investasi/BKPM Riyatno.
Pada kesempatan tersebut, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Diponegoro Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum mengatakan jika konstruksi buku ini ditulis dengan aliran legal positivisme dengan pendekatan normatif empirik. Buku ini terdiri dari bab per bab yang terangkai menjadi satu kesatuan, sehingga enak dibaca. Di mana, buku tersebut diawali dengan adanya pembahasan negara kesejahteraan dan eksistensi sumber daya alam.
Menurut Adji Samekto, dalam buku ini penulis menyampaikan ada dilema dalam praktik nominee agreement. Di mana dalam kenyataan ada ketidakcukupan dalam kemampuan dan kesiapan dalam penambangan. Tetapi di sisi lain, Indonesia kaya dengan bahan tambang, yang utamanya dalam buku ini adalah nikel. Jadi, ada sesuatu yang dilematis.