“Melalui kajian economic analysis of law, khususnya dengan metode cost and benefit analysis tercatat bahwa latar belakang dibuatnya nominee agreement sesungguhnya bertujuan untuk menjamin rasa aman investor asing dalam berinvestasi di Indonesia,” tutur Ida Sumarsih.
Tidak hanya itu, penggunaan nominee agreement ini bukan bertujuan untuk menguasai sumber daya alam layaknya pemilik tambang, karena secara kontraktual, investor asing hanya sebagai pemegang izin usaha pengolahan operasi produksi dan bukan izin kepemilikan.
Izin tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut oleh pemerintah apabila investor tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kedaulatan negara atas kepemilikan sumber daya alam tetap terjaga dan tidak berkurang sama sekali dengan adanya Nominee Agreement.
Seperti yang telah disebutkan, buku ini terbagi ke dalam sembilan bab, di antaranya, bab pertama berisikan pendahuluan mengenai negara kesejahteraan (welfare state) dan eksistensi sumber daya alam. Bab dua membahas politik hukum pengelolaan SDA dan pertambangan minerba.
Adapun jabaran mengenai undang-undang minerba dalam usaha pertambangan ini dibahas pada bab ketiga. Selanjutnya, pada bab empat terkait penanaman modal asing dalam usaha pertambangan. Lalu, pada bab lima membahas praktik nominee agreement dalam usaha pertambangan.