Pemikiran Ida Sumarsih dalam buku ini terefleksikan dalam cara berpikir hukum progresif yang lahir karena semangat untuk mewujudkan keadilan yang substantif, dan bukan hanya keadilan yang lahir dari Undang-Undang.
"Buku ini mengajak kita berpikir out of the box, yang pada intinya menciptakan kesejahteraan secara substantif. Yang intinya keadilan bagi rakyat, pengusaha, dan negara," katanya.
Sementara itu, Deputi Kerja Sama Kementerian Investasi/BKPM Riyatno mengungkapkan jika buku yang membahas pertambangan masih cukup jarang, apalagi yang menulis adalah seorang praktisi.
“Dalam buku ini penulis memberikan rekomendasi agar pemerintah menetapkan kebijakan relaksasi kepemilikan saham dalam kegiatan usaha pertambangan minerba. Arahnya, memberi kesempatan kepada investor asing untuk memiliki saham mayoritas maksimal 51 persen untuk jangka waktu 10 tahun. Setelah 10 tahun, investor asing wajib melakukan divestasi sahamnya menjadi hanya sebesar 49 persen,” tutur Riyatno.
Kepala Program Studi Kenotariatan UPH Dr. Susi Susantijo, S.H., LL.M pun merasa bangga atas kelahiran buku perdana Ida Sumarsih yang diungkapkan dalam sambutan.
"Melalui launching buku ini kami memberikan encouragement bagi mahasiswa dan tamu undangan yang hadir, untuk dapat berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," tuturnya.
Pada peluncuran buku Nominee Agreement Dalam Usaha Pertambangan ini juga dilaksanakan diskusi akademik yang dihadiri oleh mahasiswa program doktor, magister, dan sarjana Hukum UPH.