Selain sektor sawit, Purbaya menyoroti maraknya industri liar di sektor baja dan bahan bangunan yang dikelola oleh pihak asing tanpa mematuhi aturan perpajakan Indonesia. Perusahaan-perusahaan itu beroperasi dengan tenaga kerja asing dan melakukan transaksi berbasis tunai (cash based) untuk menghindari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
"Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, enggak bisa bahasa Indonesia. Jual langsung ke klien cash based, enggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat," tutur dia.
Purbaya mengaku heran mengapa perusahaan asing yang cukup familiar itu bisa beroperasi bebas tanpa terdeteksi oleh aparat pajak dan bea cukai selama ini.
"Kalau saya tahu, mereka pasti lebih tahu dari saya," ujar dia.
Menanggapi sindiran Prabowo, Purbaya mengultimatum jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Dia memberikan waktu satu tahun bagi Bea dan Cukai untuk berbenah secara total.
"Kalau Bea Cukai ancamannya clear dari sana. Kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan. Jadi saya akan selamatkan, supaya 16.000 orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya. Yang jelek-jelek kita akan rumahkan. Saya akan kotakin betul," ucap Purbaya.