“Dalam industri kreatif, ide dan konsep adalah bagian dari nilai karya. Putusan ini memperjelas bahwa komponen tersebut dapat menjadi bagian dari struktur pembiayaan produksi,” ujarnya.
Ia menilai, ke depan putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi pelaku industri kreatif dalam menyusun rencana anggaran biaya, khususnya dalam pekerjaan yang melibatkan penggunaan dana publik.
Namun demikian, Tama menekankan bahwa syarat utama agar tidak terjerat persoalan hukum adalah memastikan seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara transparan serta tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Tama juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif, yang memiliki karakteristik biaya produksi yang sering kali bersifat dinamis dan variatif.
“Penegakan hukum terhadap dugaan korupsi tentu harus tegas. Namun aparat penegak hukum juga perlu mempertimbangkan *asas proporsionalitas dan ultimum remedium*, agar hukum pidana tidak menjadi instrumen pertama dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan aktivitas profesional atau ekonomi kreatif,” kata Tama.