Oleh karena itu, dia menilai diskursus ini sebaiknya diarahkan untuk membahas penegakan hukum terkait kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pilkada.
"Itu soal penegakan aturannya, karena baik pemilihan langsung, maupun tidak langsung, ada larangan money politics, ada larangan kecurangan dan larangan macam-macam, dan itu dilanggar. Oleh sebab itu, menurut saya penegakan aturannya lebih dulu. Komitmen, gimana cara menegakkan aturan, lalu soal sistem, langsung atau tidak langsung, silakan didiskusikan," tutur dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terkait biaya pilkada yang sangat mahal.
Prabowo mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan, meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.
"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?" kata Prabowo.
Dia mencontohkan banyak negara tetangga Indonesia yang kepala daerahnya dipilih oleh DPRD. Menurutnya, hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien enggak keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya, benar enggak?" katanya.