Kondisi tersebut, menurut dia, di satu sisi membuat dinamika kontestasi di pilkada serentak. Namun, di sisi lain posisi ketua gugus tugas dianggap bisa menguntungkan kepala daerah yang akan kembali maju dalam pilkada.
"Kalau bisa membawa semangat di Korea Selatan, yaitu isu tentang kemampuan efektivitas daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial-ekonomi," kata Tito.
Namun, dia mengungkapkan, hal itu tidak gampang bagi petahana karena jadi "amunisi" bagi saingannya jika kinerja kepala daerah sebagai gugus tugas gagal dan daerah tersebut menjadi zona merah dan jumlah pasien positif jumlahnya naik.
Tito menyerahkan keputusan tersebut kepada Komisi II DPR jika dianggap kepala daerah yang menjadi ketua gugus tugas di 220 daerah lebih banyak menguntungkan petahana, tugas gugus tugas bisa dialihkan kepada pejabat lain.
Jika Komisi II DPR berpendapat posisi kepala daerah sebagai ketua gugus tugas dianggap gagal karena daerahnya tidak bisa mengatasi pandemi Covid-19, maka aturan tersebut tidak perlu diubah.
"Namun, kalau berpendapat ini menjadi tantangan ketika kepala daerah dianggap gagal karena daerahnya gagal menangani pandemi Covid-19, lanjutkan saja posisi kepala daerah sebagai ketua gugus tugas," katanya.