Menurutnya, wajah pelayanan publik di Kemenhut juga harus mengikuti perkembangan zaman. Dia menilai, masih terdapat layanan yang menggunakan pola konvensional, sehingga perlu dibenahi menjadi lebih modern, nyaman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Saya masih melihat ada loket yang seperti loket pembayaran listrik zaman dulu. Padahal pelayanan yang baik sudah seperti di perbankan, terbuka, antreannya tertata, bahkan masyarakat bisa memilih jadwal kedatangan dan mengetahui nomor antreannya sebelum datang,” tuturnya.
Dia mengatakan, pembenahan pelayanan tersebut menjadi salah satu agenda prioritas yang akan terus dikawal. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, transformasi digital diharapkan dapat memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Kehutanan.
“Ini agenda yang akan saya perbaiki, supaya apa yang diinginkan Bapak Presiden Presiden terkait ease of doing business bisa terwujud. Orang bisa berbisnis dengan baik karena pelayanannya cepat, sementara kita juga memperoleh kepuasan dalam memberikan layanan dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi,” ujarnya.