Hal itu disampaikan Dimas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Dimas menekankan pentingnya transparansi alat bukti. Dia meminta para anggota dewan untuk meminta penjelasan kepada Polda Metro Jaya terkait sejauh mana perkembangan penyidikan yang telah dilakukan sejak hari pertama kejadian.
“Kami meminta dalam forum ini penting untuk membahas soal bagaimana anggota Komisi III bisa meminta atau menanyakan kepada kepolisian sejauh apa, sebanyak apa alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh Krimum Polda Metro Jaya,” ujar Dimas.
“Karena sedari awal, mereka sudah melakukan pengawalan sejak hari pertama kasus ini terjadi,” imbuhnya.
Selain pengawasan terhadap kepolisian, Dimas meminta dukungan DPR untuk mendorong Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan politik pembentukan TGPF. Menurutnya, ada hambatan legal formal dan politis yang membuat kasus ini sulit diurai jika hanya mengandalkan proses hukum biasa.