“Siapa pun warga negara yang telah dijatuhkan sebagai terpidana kasus korupsi harus diberikan sanksi seberat-beratnya. Kita pasti dukung (langkah pemerintah),” katanya.
Untuk diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan, per 29 Januari 2019 terdapat sebanyak 2.357 PNS yang pernah tersangkut kasus korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun baru 20,28 persen atau 478 orang di antaranya yang diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
Mereka yang diberhentikan itu 49 PNS dari kementerian atau lembaga, sisanya 429 PNS berasal dari lembaga daerah. Sementara 1.879 PNS belum dicopot.