Seturut itu, keputusan untuk mempertahankan skor BBB didasari oleh sederet ketahanan fundamental ekonomi yang dimiliki Indonesia.
Faktor-faktor pendukung tersebut mencakup rekam jejak yang apik dalam merawat kestabilan makroekonomi, peluang ekspansi ekonomi jangka menengah yang terbilang cerah, angka rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih wajar, serta memadainya cadangan eksternal.
Walau begitu, lembaga ini memberi catatan tambahan keunggulan tadi masih terhambat oleh minimnya pendapatan negara, besarnya beban pelunasan utang, hingga ketertinggalan pada aspek indikator struktural. Hal ini termasuk kualitas tata kelola pemerintahan yang masih kalah jika disandingkan dengan negara-negara sesama penyandang peringkat BBB.
Lebih rinci, Fitch menguraikan beberapa alasan utama yang melatarbelakangi penurunan prospek utang RI tersebut. Sebenarnya, mereka meyakini pemerintah akan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan, seperti komitmen menjaga defisit anggaran tidak melebihi batas 3 persen terhadap PDB.
Kendati demikian, ambisi besar untuk mengejar target pertumbuhan di angka 8 persen, ditambah dengan proyeksi pembengkakan pada pos pengeluaran sosial, dikhawatirkan memicu penerapan bauran kebijakan moneter dan fiskal yang terlampau kendur. Akibatnya, stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan bisa saja terpapar risiko yang serius.
Bayang-bayang risiko ini sangat terlihat dari wacana pemerintah yang berniat meninjau ulang Undang-Undang Keuangan Negara dan memasukkannya ke dalam daftar prioritas legislasi untuk tahun 2026. Apabila kerangka fiskal yang sudah pakem selama ini benar-benar direlaksasi secara drastis, termasuk diubahnya plafon defisit 3 persen, mama langkah itu kemungkinan besar akan menggerus wibawa kebijakan negara.