Langkah-langkah strategis demi memacu laju ekonomi, sekaligus meredam potensi pergolakan sosial pasca-demonstrasi massal di tahun lalu, diyakini akan mendongkrak porsi belanja sosial. Salah satu penyumbang terbesarnya adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yang porsinya diproyeksikan bakal menelan dana setara 1,3 persen dari PDB.
Di samping itu, niat pemerintah untuk menggenjot realisasi penyerapan anggaran secepat mungkin di paruh pertama 2026 juga berpotensi memperbesar risiko melebarnya celah defisit APBN.
Lebih jauh lagi, rasio keseluruhan pendapatan negara berbanding PDB diproyeksikan oleh Fitch hanya akan berada di kisaran rata-rata 13,3 persen selama periode 2026 hingga 2027. Persentase ini sangat tertinggal jauh bila dikomparasikan dengan nilai tengah negara-negara berperingkat BBB lainnya yang mampu menyentuh angka 25,5 persen.
Menurunnya performa pemasukan negara di tahun 2025 sendiri diakibatkan oleh seretnya penerimaan pajak, urungnya pemberlakuan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen, hingga dialihkannya dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai 0,4 persen dari PDB secara permanen ke badan Danantara.
Fitch menilai terobosan tersebut belum akan memberikan lonjakan peningkatan yang drastis dalam jangka pendek, sehingga kelonggaran ruang fiskal negara masih akan tetap terbatas.