Yang dibutuhkan adalah pengelolaan arus yang efisien, aman, dan terkoordinasi. Indonesia harus mengambil peran sebagai pengelola lalu lintas global, bukan sebagai pemungut biaya yang oportunistis.
Dengan kata lain, kekuatan Indonesia bukan pada kemampuan memungut tarif, tetapi pada kemampuan menjamin stabilitas dan keamanan jalur perdagangan. Dari sinilah nilai strategis Selat Malaka seharusnya dibangun.
Strategi: Dari Tarif ke Diplomasi Maritim
Langkah yang lebih realistis adalah mengubah konsep tarif menjadi mekanisme kontribusi berbasis layanan. Indonesia bersama Malaysia dan Singapura dapat mendorong skema kerja sama internasional untuk pembiayaan keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan, dan keamanan laut.
Kontribusi ini bukan pungutan sepihak, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama pengguna selat.
Pendekatan ini memiliki tiga keunggulan. Pertama, tetap sejalan dengan hukum internasional sehingga tidak menimbulkan konflik.