Kenaikan harga minyak bukan hanya persoalan energi, tetapi juga stabilitas ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, setiap gangguan di jalur utama seperti Hormuz akan menjalar hingga ke Selat Malaka sebagai jalur distribusi lanjutan.
Selat Malaka dapat dianalogikan sebagai jalan tol utama di tengah situasi darurat. Ketika terjadi kemacetan besar di satu titik, menutup jalan lain untuk menarik tarif justru memperparah krisis.
Yang dibutuhkan adalah pengelolaan arus yang efisien, aman, dan terkoordinasi. Indonesia harus mengambil peran sebagai pengelola lalu lintas global, bukan sebagai pemungut biaya yang oportunistis.
Dengan kata lain, kekuatan Indonesia bukan pada kemampuan memungut tarif, tetapi pada kemampuan menjamin stabilitas dan keamanan jalur perdagangan. Dari sinilah nilai strategis Selat Malaka seharusnya dibangun.
Strategi: Dari Tarif ke Diplomasi Maritim
Langkah yang lebih realistis adalah mengubah konsep tarif menjadi mekanisme kontribusi berbasis layanan. Indonesia bersama Malaysia dan Singapura dapat mendorong skema kerja sama internasional untuk pembiayaan keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan, dan keamanan laut.
Kontribusi ini bukan pungutan sepihak, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama pengguna selat.
Pendekatan ini memiliki tiga keunggulan. Pertama, tetap sejalan dengan hukum internasional sehingga tidak menimbulkan konflik.
Kedua, memberikan sumber pembiayaan berkelanjutan untuk menjaga keamanan Selat Malaka.
Ketiga, membuka ruang diplomasi untuk menekan pihak pihak yang terlibat konflik agar segera menormalkan jalur energi global.