Achmad Nur Hidayat
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta
GAGASAN Indonesia mengenakan tarif atas Selat Malaka muncul di tengah lonjakan harga minyak akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Pertanyaannya bukan sekadar apakah Indonesia bisa memungut tarif, tetapi apakah langkah itu dapat menjadi instrumen diplomasi yang efektif untuk meredakan krisis global, khususnya blokade di Selat Hormuz.
Di sinilah letak persoalan utamanya. Selat Malaka bukan jalur biasa, melainkan salah satu arteri perdagangan energi dunia. Lebih dari itu, ia adalah simbol keterhubungan ekonomi global yang tidak bisa diperlakukan sebagai sumber penerimaan semata.
Jika pendekatannya sempit, yakni memungut tarif sepihak, maka Indonesia berisiko melanggar prinsip hukum laut internasional yang menjamin kebebasan transit. Namun jika dikelola dengan cerdas, Selat Malaka dapat menjadi instrumen diplomasi ekonomi yang menekan pihak pihak yang berkonflik untuk segera menstabilkan jalur energi global.
Dampak Lonjakan Harga Minyak bagi Kawasan
Kenaikan harga minyak global akibat ketegangan di Hormuz tidak berdampak seragam. Indonesia sebagai net importir energi menghadapi tekanan paling besar.
Harga minyak yang tinggi meningkatkan beban impor sekaligus menekan APBN melalui subsidi energi. Dampaknya langsung terasa pada inflasi, biaya logistik, dan daya beli masyarakat.
Malaysia berada dalam posisi yang sedikit lebih kuat karena memiliki sektor minyak dan gas yang menopang pendapatan negara. Namun keunggulan ini tidak sepenuhnya melindungi dari kenaikan harga. Biaya produksi tetap meningkat dan tekanan inflasi tetap muncul.
ASEAN secara keseluruhan menghadapi dilema yang sama. Ketergantungan tinggi terhadap impor energi membuat kawasan ini rentan terhadap guncangan eksternal.