Inflasi yang rendah pun bisa terasa berat bila sumbernya berasal dari komponen yang sulit dihindari, seperti transportasi, energi, pendidikan, pangan, dan perumahan.
Respons kebijakan juga tidak cukup dibebankan kepada Bank Indonesia. Suku bunga dapat menjaga ekspektasi inflasi dan nilai tukar, tetapi tidak otomatis menurunkan harga tiket pesawat, memperbaiki transportasi publik, menekan biaya logistik, atau mengurangi beban pendidikan.
Pemerintah perlu masuk melalui kebijakan fiskal, regulasi sektor riil, dan tata kelola harga. Oleh karena itu, pemerintah harus membuka transparansi formula harga BBM nonsubsidi, memastikan penurunan harga energi global ditransmisikan secara adil, dan mengaudit struktur biaya tiket pesawat, termasuk avtur, biaya bandara, serta tingkat persaingan rute.
Transportasi publik harus diperlakukan sebagai kebijakan daya beli, bukan sekadar proyek infrastruktur. Setiap rupiah yang menurunkan ongkos mobilitas pekerja akan kembali sebagai konsumsi dan produktivitas.
Selain itu, pemerintah perlu menyusun perlindungan kelas menengah bawah yang tidak selalu berbentuk bansos tunai. Insentif transportasi pekerja, pengurangan biaya pendidikan yang tepat sasaran, kredit pendidikan berbunga rendah, perluasan jaminan kehilangan pekerjaan, dan penguatan layanan kesehatan publik akan jauh lebih relevan daripada membiarkan keluarga menanggung semua risiko sendiri.