WASHINGTON, iNews.id - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus mengobok-obok Universitas Harvard. Kampus top dunia itu menjadi target pemerintahan Trump terkait sikap tegasnya menjunjung tinggi kebebasan, termasuk membiarkan mahasiswa melakukan demonstrasi pro-Palestina.
Kini pemerintah mendesak Universitas Harvard untuk melaporkan sumber pendapatan kampus dari luar negeri selama 10 tahun terakhir.
Surat kabar The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan, Kantor Penasihat Umum Departemen Pendidikan telah mengirim surat kepada Rektor Universitas Harvard Alan Garber. Isinya menyebutkan bahwa laporan keuangan Harvard pada periode 2014-2019 tidak lengkap dan tidak akurat.
"Permintaan catatan hari ini adalah langkah pertama pemerintahan Trump untuk memastikan Harvard tidak dimanipulasi oleh, atau menjalankan perintah dari, entitas asing," kata Menteri Pendidikan AS Linda McMahon, dalam pernyataannya.
Harvard telah menjawab surat tersebut dengan menegaskan, laporan yang mereka berikan sudah mencakup semua informasi yang diwajibkan sesuai aturan hukum.