Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem mengirim surat kepada Harvard, mendesak kampus untuk memberikan data mahasiswa yang dituduh melakukan aktivitas ilegal dan kekerasan paling lambat 30 April.
"Jika Harvard tidak bisa memverifikasi bahwa mereka sepenuhnya mematuhi persyaratan pelaporan, universitas akan kehilangan hak istimewa untuk menerima mahasiswa asing," kata Noem.
Seorang juru bicara Harvard menegaskan tetap konsisten pada sikap yang dipegang teguh kampus yakni tidak akan mengorbankan kebebasan, apalagi melepas hak konstitusionalnya. Namun kampus tetap mematuhi hukum.
Pemerintahan Trump sebelumnya juga mengancam akan memangkas dana federal kepada Harvard terkait demonstrasi pro-Palestina. Demonstrasi itu juga diikuti oleh berbagai kelompok mahasiswa Yahudi.
Trump menuduh para demonstran sebagai ancaman terhadap kebijakan luar negeri AS yang anti-Semit serta bentuk simpati kepada Hamas.
Para demonstran menegaskan, pemerintahan Trump secara keliru mencampuradukkan advokasi untuk hak-hak Palestina serta kecaman atas serangan Israel ke Gaza dengan dukungan untuk ekstremisme dan anti-semit.
Harvard menegaskan telah berupaya melawan praktik anti-semit serta sikap intoleran lain di kampusnya sambil menjaga kebebasan akademis dan hak untuk berunjuk rasa.