"Nikita sangat kuat pengen hadir, karena beliau pengen menyampaikan atau nanti berdiskusi langsung, tanya jawab dengan para ahli yang akan diajukan ke persidangan ini," kata Usman.
Karena itu, tim kuasa hukum kembali meminta majelis hakim mengizinkan Nikita hadir di ruang sidang. Menurut Usman, kehadiran kliennya penting bukan hanya untuk kepentingan pembelaan, tetapi juga demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses peradilan.
Dia menilai masih banyak masyarakat yang mempertanyakan transparansi persidangan setelah sebelumnya hakim menyatakan kehadiran pemohon PK tidak wajib berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016.
"Masyarakat menilai penetapan hakim yang tidak menghadirkan Nikita adalah bentuk proses hukum yang tidak transparan. Kami ingin menjaga pengadilan supaya pandangan-pandangan tersebut tidak meluas," tegasnya.
Usman juga menegaskan, secara filosofis dan yuridis, pihaknya berpegang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 Tahun 2013 yang menurutnya menunjukkan pentingnya kehadiran prinsipal dalam proses PK.
Di akhir keterangannya, Usman mengaku optimistis permohonan PK yang diajukan Nikita akan membuahkan hasil positif. Dia meyakini majelis hakim di Mahkamah Agung akan menilai perkara tersebut secara objektif berdasarkan fakta-fakta persidangan.
"Kami optimis 100 persen permohonan PK ini akan diterima. Kami berharap Majelis Hakim Agung dapat melihat secara objektif fakta persidangan sebelumnya. Ini soal kekhilafan hakim dan adanya pertentangan putusan," pungkasnya.