Sedangkan Thawus dan Qatadah berpendapat akan wajibnya membayar fidyah atas walinya, sebab puasa yang dilakukan adalah puasawajib yang gugur kewajibannya kerena ketidak mampuan maka wajib baginyamembayar fidyah sebagaimana orang tua yang tidak berpuasa karena ketidakmampuan melakukannya. (Badai’ 2/103, Al Qawanin Al Fiqhiyyahh.110, Al Majmu’ 6/372, Al Mughni 3/142, Mughni Al Muhtaj 1/438).
Bila orang itu memiliki kesempatan untuk mengqadha’, namun belum sempat membayar hutang puasanya, kemudian dia meninggal dunia, para ulama berbeda pendapat tentang hukum membayar puasanya, apakah keluarganya harus berpuasa qadha’ untuk mengganti hutang puasa almarhum, ataukah cukup dengan membayar fidyah saja?
Dalam hal ini ada dua pendapat di antara ulama:
Pendapat pertama: Al Hanafiyyah, Al Malikiyyah, pendapat terkuat kalangan Al Hanabilah dan As Syafi’iyyah, mereka berpendapat bahwa keluarganya tidak wajib mengqadha’ puasanya. Kerena puasa Ramadhan merupakan kewajiban yang memiliki landasan syar’i yang tidak boleh diqadha’ orang lain serta tidak boleh diwakilkan pelaksanaannya pada orang lain ketika almarhum hidup atau setelah meninggal seperti ketentuan dalam shalat. (Lihat: Fath AlQadir wa Al ’Inayah 2/351, 352, 358, 359, Al Majmu’ 6/368-372, AlMughni4/398, Nihayah Al Muhtaj 3/184, Bidayah Al Mujtahid1/299, I’lam Al Muwaqqi’in 4/390, Al Muntaqa 2/36).
Kemudian di antara ulama' pendapat pertama ini berbeda pendapat tentang kewajiban yang dibebankan kepada wali atau keluarga almarhum atas qadha’ puasa yang belum dibayarnya:
Kalangan Al Hanafiyyah dan Al Malikiyyah berpendapat bahwa tidak wajib bagi mereka membayar fidyah atas almarhum kecuali jika almarhum mewasiatkan hal tersebut. Maka fidyah itu mesti dibayar dari 1/3 harta yang ditinggalkan almarhum.