"Kewenangan untuk menghentikan, membatasi peredaran itu bukan ada pada BNN karena memang belum masuk di dalam regulasi undang-undang narkotika maupun undang-undang psikotropika," katanya.
Meski demikian, BNN tidak menutup mata terhadap dampak sosial yang ditimbulkan. Supiyanto menegaskan kekhawatiran terbesar justru muncul karena tren penyalahgunaan whip pink banyak menyasar anak muda. Kelompok usia ini dinilai rentan tergiur efek instan tanpa memahami risiko kesehatan jangka panjang.
"Tapi kami concern karena ini yang dijadikan target rata-rata adalah anak muda; kami BNN juga sebagai lembaga pemerintah yang punya tanggung jawab untuk melindungi anak-anak bangsa," ujar dia.
Sebagai langkah antisipasi, BNN saat ini lebih mengedepankan edukasi dan pencegahan. Materi mengenai bahaya zat adiktif non-narkotika, termasuk whip pink, mulai disisipkan dalam setiap kegiatan penyuluhan yang dilakukan di berbagai daerah.
"Manakala kami memberikan penyuluhan terkait dengan bahaya narkotika, maka pada kesempatan yang sama kami juga memberikan edukasi bahwa zat-zat adiktif yang lain termasuk whipping ini juga sangat berbahaya," katanya.