Dia menegaskan, Kejagung akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran dalam penanganan perkara tersebut.
"Kita akan melihat seperti apa, apakah telah melakukan proses hukum terhadap Amsal Sitepu ini sudah sesuai dengan ketentuan dan profesional. Apabila ada pelanggaran tentunya akan ada sanksi etik di internal kita," ucapnya.
Kasus ini bermula dari pengadaan jasa pembuatan video profil desa periode 2020 hingga 2022 yang melibatkan perusahaan milik Amsal Sitepu. Proyek tersebut ditawarkan ke 20 desa di empat kecamatan di Kabupaten Karo dengan nilai sekitar Rp30 juta per video.
Perkara itu sempat menyeret Amsal ke pengadilan dan dituntut dua tahun penjara atas dugaan mark-up anggaran. Namun, Pengadilan Negeri Medan akhirnya memvonis Amsal tidak bersalah.