JAKARTA, iNews.id - Isu anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun yang 52 persennya dialokasikan melalui Dana Desa menjadi sorotan banyak pihak. Ketua DPP Bidang Pedesaan dan Potensi Kedaerahan Perindo Gardian Muhammad menyampaikan pihaknya mendorong agar pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah.
"Hal ini salah kaprah juga. Partai Perindo dengan tegas berkomitmen dan mendorong agar pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah dan bersama," ucap Gardian saat dihubungi iNews.id, Senin (8/7/2024).
Karena itu, dia menilai, tata kelola anggaran pendidikan saat ini harus dievaluasi karena masih semrawut, sehingga akan menyebabkan pengaruh buruk bagi pendidikan Indonesia ke depan.
"Kita harus menjalankan amanat konstitusi sesuai amanat pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan amanat konstitusi tegas, yakni memandatkan sekurang kurangnya 20 persen untuk pendidikan. Partai Perindo mendorong bahwa karut marut ini harus dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah selanjutnya," kata Gardian.
Sebelumnya, Mantan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mempertanyakan adanya alokasi dana desa dalam postur anggaran pendidikan 2024. Dia mengaku heran kapan dana desa masuk dalam postur anggaran pendidikan 2024.
Dalam materi paparannya, total anggaran pendidikan 2024 sebesar Rp665,02 triliun. Dari jumlah itu, alokasi ke Kemendikbudristek sebesar Rp98 triliun, Kemenag Rp62 triliun, Kementerian dan lembaga lain Rp32,8 triliun.
Kemudian, anggaran pendidikan pada belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp47 triliun, pengeluaran pembiayaan Rp77 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp346 triliun.