Pemerintah Disarankan Cari Program Alternatif Bantuan Subsidi Bagi Pekerja Informal

Dia meminta pemerintah untuk memperhatikan dan mencari solusi bantuan subsidi bagi pekerja di sektor informal. Untuk melindungi kelompok pekerja informal, pemerintah perlu menyusun program alternatif seperti sistem padat karya, program jaring pengaman sosial maupun bentuk bantuan lainnya yang bisa menyasar para pekerja informal.

Baca Juga

Pemkab Sleman Datangkan 2 Alat PCR dari Amerika Serikat Seharga Rp2,8 Miliar

“Keberhasilan Indonesia untuk menghindari jurang resesi ekonomi juga sangat tergantung dari perhatian pemerintah kepada para buruh sektor informal, kaum miskin di perkotaan, serta kelompok-kelompok rentan lainnya," katanya.

Lebih lanjut Wahyudi mengatakan keberhasilan program bantuan subsidi gaji ini juga sangat ditentukan efektivitas alokasi dana yang direncanakan bagi sekitar 13,8 juta pekerja. Jika penyalurannya kurang tepat sasaran, lanjutnya, alokasi dana tersebut hanya akan memperlebar jurang pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Sementara itu, upaya untuk mendorong ekonomi nasional bisa menemui kegagalan.

Guru Besar Departemen Manajemen Kebijakan Publik UGM ini menambahkan alokasi dana bantuan subsidi gaji ini juga rentan disalahgunakan. Koordinasi dan kerja sama diantara Kementerian/Lembaga terkait serta pelaksana di lapangan harus betul-betul dipersiapkan dengan baik. Berkaca dari pengalaman alokasi dana Bansos masih banyak yang salah sasaran dan ada pemotongan ilegal pada tingkat operasional.

“Koordinasi operasional harus lebih rapi sehingga program bisa tepat sasaran. Selain itu, pelaksana harus benar-benar cermat mengecek persyaratan yang harus dipenuhi penerima BLT agar tidak ada duplikasi penerima bantuan,” katanya.