KPK Banding Vonis Bupati HSU Nonaktif, Ini Pertimbangan JPU

JAKARTA, iNews.id -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) nonaktif Abdul Wahid dalam kasus suap dan gratifikasi. Memori banding telah disampaikan ke Pengadilan TipikorBanjarmasin. 

"Jaksa KPK Titto Jaelani telah menyerahkan memori banding pada Panitera Muda Pengadilan Tipikor PN Banjarmasin dalam perkara dengan terdakwa Abdul Wahid," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (2/9/2022).

Baca Juga

Bupati HSU Nonaktif Abdul Wahid Divonis 8 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta

Abdul Wahid merupakan terdakwa dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten HSU, tahun 2021-2022, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Argumentasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dijabarkan dalam memori banding, di antaranya terkait dengan pembuktian penerimaan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga

Bupati HSU Nonaktif Ngaku Hanya Terima Gratifikasi Rp11,5 Miliar, Sebut Hitungan KPK Keliru

"Diakui terdakwa karena menerima pemberian uang di antaranya dari pihak kontraktor yang mendapatkan proyek di Pemkab HSU," ucap Ali.