Kejagung Hentikan Tuntutan Berdasarkan Restorative Justice terhadap 17 Perkara, Berikut Daftarnya

Baca Juga

Kasus Pria Hidup Lagi di Bogor Akhirnya Selesai dengan Restorative Justice, Polisi: Lebih Bermanfaat

"Dan pertimbangan sosiologis masyarakat merespons positif," tuturnya.

Selanjutnya, dia menjelaskan, Jaksa Muda Pidana Umum (Jampidum) memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Baca Juga

Mahfud MD Soroti Salah Kaprah Restorative Justice: Bukan Negosiasi Pasal

Hal itu berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Berikut 17 berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif:

1. Tersangka Abdul Rahman als Abdul bin Rachmadi (alm) dari Kejaksaan Negeri Tabalong yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

2. Tersangka Etti Painingrum alias Iyum alias Evi binti Paimin dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.