Guru Honorer Rangkap Jabatan Dibebaskan, Kejagung: Melanggar Hukum tapi Bukan Tercela

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan penuntutan terhadap guru honorer yang rangkap jabatan di Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), Muhammad Misbahul Huda. Kejaksaan menyebut, perbuatan Misbahul memang melanggar hukum, tetapi bukan tercela.

"Alasan hukumnya begini, alasan sepatutnya begini. Jadi, perbuatan melanggar hukumnya ada, tetapi bukan perbuatan tercela," ucap Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, Rabu (25/2/2026).

Baca Juga

Siapa Kim Yo-jong? Adik Kim Jong-un yang Memimpin Agenda Propaganda Korut

Anang mengatakan, Misbahul mengambil pekerjaan sampingan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD). Sementara PLD tak boleh rangkap jabatan lantaran gajinya berasal dari APBD melalui Dana Desa.

"Kalau dia menjadi guru honorer, dia dana APBD. Nah, dia tuh tidak mengetahui, intinya cari side job (pekerjaan sampingan) gitu lho. Bahwa dia mencari side job-nya ini, dia tidak mengetahui dan dia ada subjek pelanggarannya ada. Dia melanggarnya dengan memasukkan keterangan kepala sekolahnya bahwa dia seolah tidak menjadi guru honorer gitu lho," ucap Anang.

Baca Juga

DPR Sesalkan Guru Honorer Probolinggo Tersangka Rangkap Jabatan: Tak Ada Niat Jahat!

"Kan kasihan, untungnya kan tidak seberapa, ya kan, harus persuasif. Apalagi sekarang dia sudah mengembalikan dan sudah kita keluarkan dari hari Jumat kemarin. Kita cepat respons tadi itu dan sudah diambil alih oleh Kejati Jatim. Kita mengutamakan pemulihan. Iya, pemulihan," imbuhnya.