Dikritik MAKI, KPK Sebut Dibatasi UU Tangani Kasus Dugaan Suap Rektor UNJ

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait kritikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Kritikan itu terkait langkah KPK yang melimpahkan kasus dugaan suap Rektor Universitas Jakarta (UNJ) Komarudin ke Polda Metro Jaya.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pernyataan Boyamin Saiman menunjukan yang bersangkutan tidak paham konstruksi kasus, namun terlanjur membangun opini yang keliru di masyarakat.

Baca Juga

Reformis dan Konservatif Bertarung Ketat di Pemilu Thailand

"Kita tahu bahwa aparat penegak hukum lain ketika menangani perkara korupsi tidak dibatasi adanya unsur melibatkan penyelenggara negara. Berbeda dengan KPK yang ada batasan, yaitu Pasal 11 Undang-Undang KPK. Ini perlu kami sampaikan agar Boyamin Saiman juga paham soal ini," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/5/2020).

OTT pada Rabu, 20 Mei 2020 itu, Ali mengungkapkan, dilakukan setelah KPK diminta bantuan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud karena adanya dugaan pemberian sejumlah uang tunjangan hari raya (THR). Dalam kontruksi kasus, kata dia, yang terjerat OTT KPK yaitu Kepala Bagian Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor (DAN).

Baca Juga

Polda Metro Jaya Terima Pelimpahan Kasus Dugaan Suap Rektor UNJ dari KPK

"Yang tertangkap tangan ada 1 orang yaitu DAN dengan barang bukti sebagaimana rilis Deputi Penindakan dan yang tertangkap menurut UU bukan masuk kategori Penyelenggara Negara," ujarnya.