Cegah Tumpang Tindih Perizinan Hutan, Kemenhut Buat Sistem Digital

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meluncurkan sistem digital atau Decision Support System (DSS) Kehutanan dengan nama 'Jaga Rimba'. Sistem ini sebagai langkah memperkuat tata kelola kehutanan yang terintegrasi, transparan dan berbasis data. 

MenhutRaja Juli Antoni mengatakan, DSS Jaga Rimba bukanlah aplikasi baru, melainkan bagian dari transformasi tata kelola kehutanan melalui integrasi sistem, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan data intelligence dalam proses pengambilan keputusan.

Baca Juga

Menhut Serahkan SK Hutan Adat ke Masyarakat: Putus Mata Rantai Konflik Puluhan Tahun

“Ide tentang DSS ini sebenarnya sederhana saja, pengalaman saya masuk beberapa pekan beberapa bulan di kementerian yang kita banggakan ini, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ada sesuatu yang perlu kita benahi,” kata Menhut, Rabu (17/6/2026).

Kemenhut memiliki peta arahan yang akan di-update perkembangannya oleh masing-masing kedirjenan selama 6 bulan sekali. Namun, cara ini dinilai memiliki potensi terjadinya tumpang tindih perizinan. 

Baca Juga

Menhut Bakal Batasi Jumlah Pendaki Gunung Konservasi, Ini Alasannya!

“Itulah yang membuat kemudian ada konflik sosial di bawah, ada persoalan bisnis yang tidak kunjung selesai, ada persoalan transparansi kemudian juga punya masalah di kemudian hari dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.