Langkah hukum tersebut menjadi bentuk keseriusan menyikapi dugaan pelanggaran yang dinilai melampaui norma dan hukum. FPTI menyatakan tidak memberi ruang bagi pelaku kekerasan di dalam organisasinya.
"Bagi kami, perlindungan terhadap atlet adalah prioritas utama. Semua orang yang berada dalam komunitas panjat tebing harus dijaga martabatnya, dijaga keamanannya, baik keamanan mental maupun keamanan fisiknya. Jadi, tidak ada toleransi sama sekali, zero tolerance," tegasnya.
Selain mendukung proses hukum, FPTI telah menerbitkan surat keputusan penonaktifan terhadap pelatih kepala yang menjadi terduga pelaku. Investigasi internal terus berjalan untuk mendalami dugaan pelanggaran dari sisi etik dan hukum.
Yenny menyebut momentum ini menjadi titik evaluasi menyeluruh bagi federasi. Dia berkomitmen menghadirkan sistem safeguarding serta protokol whistleblower yang lebih profesional di lingkungan FPTI.
Dia juga menegaskan prestasi tidak boleh dibangun di atas praktik yang merusak harkat manusia. Federasi ingin memastikan setiap atlet berlatih dalam suasana aman tanpa tekanan dan rasa takut.
"Kita tidak boleh hanya menuntut atlet berprestasi tapi tidak memberikan perlindungan maksimal kepada mereka," pungkas Yenny.
Anggota Tim Investigasi FPTI, Robertus Robet, menjelaskan TPF masih fokus pada pendalaman dari perspektif korban. Pendekatan tersebut dipilih untuk menjaga sensitivitas serta mencegah trauma ganda saat atlet memberikan keterangan.
"Kita tahu bahwa tidak mudah bagi korban itu untuk secara terbuka, ya kita tahu halangan-halangan ini kan juga diakibatkan oleh sistem nilai, norma dalam masyarakat kita, ketabuan. Sehingga kita ikutilah apa Mbak ini, sensitivitas dan perkembangan emosional dari korban itu sendiri. Sehingga nggak dengan serta-merta gitu," kata Robet.