“Untuk Kulonprogo relatif atau boleh dikatakan baik. Saya kebetulan sudah beberapa kali berkunjung ke semua kabupaten, dan ternyata di sini (Kulonprogo) proses penyusunan APBDes sangat cepat,” kata Maliki.
Sementara itu Anggota Komite IV DPD RI, Cholid Mahmud, mengatakan DPD ikut mengawal penggunaan keuangan negara termasuk di tingkat desa. Mulai dari memperjuangkan dana desa, hingga mengupayakan dana desa mencapai tujuan sesuai aturan.
“Alhamdulillah secara umum hasil evaluasi BPKP, untuk DIY cukup baik. Mudah-mudahan bisa dipertahankan,” katanya.