Sementara itu, Auditor Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maliki Heru Santosa mengatakan, kegiatan workshop ini untuk melihat dan mengawasi bagaimana penyaluran dana desa yang ada di Kulonprogo bisa dilakukan secara selektif agar memberikan dampak yang strategis.
“Kegiatan ini juga melibatkan dari Kemendagri, Kemenkeu dan dan juga DPD untuk melakukan pengawalan. Nanti juga akan ada evaluasi dengan dialog bersama lurah dan masyarakat,” kata Maliki.
BPKP sebenarnya selalu melakukan audit terhadap penggunaan dana desa. Namun tahun ini terbatas di empat desa di dua kecamatan karena masa pandemi Covid-19. Prinsip audit akan terus dilakukan agar pengelolaan dana desa bisa akuntabel dan transparan.