KULONPROGO, iNews.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menemukan adanya penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa yang kurang tepat sasaran. Dari hasil evaluasi, masih ada duplikasi penerimaan bantuan.
“Secara umum dari hasil audit kami masih ada irisan. Masih ada penerima dana desa yang dapat bantuan lain,” kata Kepala BPKP DIY, Slamet Tulus Wahyono, di sela Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kulonprogo, Rabu (25/11/2020).
Terhadap temuan ini, BPKP memberikan perhatian lebih agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Penerima bantuan harus jelas by name by adress-nya. Ketika data valid, pasti tidak akan dobel anggaran yang diterima.
“Kami minta Dinas PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pengendalian Penduduk dan KB) untuk melakukan perbaikan agar tidak terulang lagi,” kata Heru.