MEDAN, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan menerbitkan buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) terkait permohonan sengketa Pilkada Serentak 2020, Senin (18/1/2021). Proses ini akan menjadi langkah apakah permohonan sengketa Pilkada di 11 kabupaten/kota di Sumut akan lanjut ke tahapan persidangan atau tidak.
Pada tahapan ini akan diketahui daerah mana saja yang permohonan sengketa Pilkada nya teregistrasi di MK. Daerah yang hasil Pilkada nya tidak dimohonkan sebagai sengketa di MK, maka KPU akan menetapkan paslon terpilih paling lambat 5 hari setelah penyampaian BRPK. Pemberitahuan sidang pertama akan disampaikan pada 18-20 Januari. Sementara pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan pada 26-29 Januari.
Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga mengatakan sejauh ada 13 permohonan terkait perselisihan hasil di 11 Pilkada di Sumut. Sejauh ini, KPU kabupaten/kota sebagai pihak yang tergugat sudah siap menghadapi persidangan MK.
"KPU di 11 kabupaten/kota sudah menyiapkan draft kronologis, dokumen, sebagai draft jawaban dan juga saksi-saksi jika dibutuhkan, bersama tim hukum yang dibentuk," kata Benget, Sabtu (16/1/2021).
KPU RI dan KPU Sumut juga telah melakukan supervisi untuk memastikan kesiapan 11 KPU menghadapi sengketa di MK.