Sutrisno juga menilai, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi. Untuk itu, penunjukan pati Polri sebagai plt gubernur akan memudahkan proses komunikasi dengan seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilihan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Utara Hendra Cipta menilai, penunjukan pati Polri sebagai plt gubernur Sumut merupakan hal yang tidak lazim dan aneh. "Kita tidak tahu apa dasar berpikir mendagri sehingga mengambil keputusan tersebut. Wajar banyak spekulasi terkait dengan penunjukan ini," ujar Hendra Cipta, Sabtu (27/1/2018).
Hendra juga menjelaskan kondisi di Sumut sejauh ini kondusif dan sangat menghormati kemajemukan yang ada. "Kecuali misalnya Sumatera Utara dalam tingkat kerawanan konflik sosial yang cukup tinggi sehingga dibutuhkan seorang plt dari unsur kepolisian," katanya.
"Jadi saya kira penunjukan plt gubernur Sumut dari unsur kepolisian tidak perlu dilakukan. Sebaiknya mendagri menunjuk pejabat eselon I di lingkungan Kemendagri saja. Jika ada tingkat kerawanan, maka mari kita percayakan pengamanannya kepada Polda Sumut untuk menanganinya," ungkapnya.
Sebelumnya pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Arifin Saleh Siregar juga mengkritik keras rencana tersebut. Dia meminta pemerintah pusat sebagaiknya tidak membuat kebijakan yang tidak lazim.
"Pemerintah pusat jika ingin membuat terobosan, hendaklah buat terobosan dalam konteks pembangunan. Jangan membuat terobosan seperti ini karena akan mengundang kegaduhan di masyarakat dan di parlemen nantinya," katanya.