Lebih lanjut Herman mengatakan, 26 Mei setiap bentuk pelanggaran akan diproses oleh instansi penegak hukum seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Menurut Herman, dalam Perwali sudah mengatur batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Syarat-syarat tentang pembatasan, apa yang boleh dilakukan selama PSBB sudah tertuang dalam semua lini.
“Termasuk sanksi administrasi jika ada masyarakat yang melanggar. Sanksi individu kita serahkan ke penegak hukum," katanya.