Semisal ada orang yang membawa uang kepada kadis pekerjaan umum, dirut PD pasar dengan nominal tertentu, atau pembuatan KTP oleh untuk warga negara asing atau untuk mendapatkan bantuan keuangan dalam bentuk kredit usaha.
Selain akuntabilitas, aspek lainnya yang dibutuhkan adalah sistem internal dan transparansi, karena sudah bukan zamannya lagi satuan kerja perangkat daerah yang menyembunyikan kegiatan.
"Sudah bukan zamannya kepala SKPD sembunyikan rekrutmen THL, mengangkat THL ponakan, rekomendasi mertua, atau rekomendasi tokoh-tokoh agama. Sekarang ini pemprov membeli sistem terkait Badan Kepegawaian Daerah yang secara online mengatur sistem ASN dan THL," ujarnya.
Dia mencontohkan di Pemprov Sulut ada sekitar 5.000 tenaga harian lepas (THL) dan terbanyak di Dinas Pekerjaan Umum sekitar 700 orang THL.
"Bayangkan kalau tidak ada mekanisme atau sistem yang mengatur. Sekarang setiap awal tahun sudah dievaluasi, melihat tematiknya, apa keahliannya, keperluan dinas berapa orang, jangan sampai kekurangan. Harus transparan," tuturnya.