“Huruf F poin 5 surat edaran itu menyebut kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang akan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan surat edaran ini. Jadi sekali lagi beliau keliru,” ujar Rusli.
Pemeriksaan bagi pelaku perjalanan yang datang ke Gorontalo melalui jalur udara dan laut, dilakukan sebagai langkah preventif pemerintah.
“Memang sudah ada hasil PCR yang dibawa saat berangkat, tapi tidak ada yang bisa menjamin aman dari penularan. Sama dengan mau ke kantor pemerintahan misalnya, meski sudah ada PCR tetap harus tes antigen. Itu biasa sebagai langkah pencegahan,” katanya.
Dia juga mengingatkan bahwa penerapan aturan tersebut tidak secara tiba-tiba, tetapi berdasarkan rapat dan keputusan bersama Kapolda, Danrem, Kejati dan unsur Forkopimda lain termasuk bupati dan wali kota.
Sebelumnya beredar video salah seorang anggota DPRD yang marah-marah di Bandara Djalaluddin, karena menolak tes antigen saat kembali ke Gorontalo.
Dia beralasan hasil tes PCR miliknya masih berlaku, sehingga merasa tidak perlu lagi tes antigen.