"Bentor, rumah makan, warung, pasar tradisional maupun pasar moderen, saya sudah wajibkan melakukan kanal pembayaran melalui QRIS," ujarnya.
Wali Kota Gorontalo itu menegaskan, di lingkungan kantor Pemerintahan Kota Gorontalo, sudah tidak ada lagi transaksi dengan uang tunai, semuanya dilakukan secara digital.
Plt Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo, Miftahul Huda mengatakan BI terus melakukan akselerasi program digitalisasi.
Hal itu dilakukan untuk mencapai integrasi ekonomi keuangan digital dan inklusi keuangan, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui perluasan QRIS dan digitalisasi transaksi di lingkungan pemerintah.
"Dengan kolaborasi dan kerja sama yang baik antara KPw BI Gorontalo, Pemerintah Daerah dan PJP Bank dan Non Bank dalam mendorong akseptansi QRIS, pencapaian target pengguna QRIS baru sebesar 32.000 telah tercapai 92 persen hingga Oktober 2022 dan masih berlanjut," ujarnya.
Selanjutnya, kolaborasi dan sinergi dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menurutnya telah membuahkan hasil, dimana semua Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo telah memiliki skor ETPD di atas 80 persen atau bisa dikatakan telah masuk tahap digital.
"Kami bersama pemda juga telah meluncurkan empat pasar SIAP QRIS, yaitu Pasar Liluwo Kota Gorontalo, Pasar Tilamuta Kabupaten Boalemo, Pasar Kayubulan Kabupaten Gorontalo, Pasar Bube Baru Suwawa Kabupaten Bone Bolango," tuturnya.