Sehingga hal itu potensial dapat disengketakan ke Bawaslu. Seperti, pemenuhan syarat-syarat partai politik untuk mendaftar. Jika ada yang tidak memenuhi syarat pasti keluar berita acara tidak memenuhi syarat dan hal itu bisa disengketakan.
Termasuk SK penetapan bahwa parpol memenuhi syarat atau tidak, juga bisa menjadi objek yang disengketakan.
Bawaslu terus meminta agar Peraturan KPU (PKPU) nomor 4 Tahun 2022, tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD agar intensif disosialisasikan.
Untuk meminimalisir potensi sengketa yang dapat muncul. Termasuk telah meminta pihak KPU setempat, untuk terus berkoordinasi dalam setiap tahapan atau kegiatan yang digelar.
"Sebab Bawaslu siap pasang badan untuk selalu mengawasi seluruh tahapan yang berlangsung dalam optimalisasi pengawasan. Artinya, ada alat kerja pengawasan yang akan menceritakan dimana tempatnya, kapan terjadinya, apakah ada dugaan pelanggaran atau potensi," katanya.