JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrat langsung bereaksi menyikapi tuduhan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Mahfud menyebut pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tak pernah mengobral tanah ke asing.
Hal itu menurut Mahfud terjadi di pemerintahan 2004-2014 yang tak lain saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa.
Menanggapi pernyataan Mahfud, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan menilai Mahfud MD mencari kesalahan dan noda pemerintahan sebelumnya untuk menutupi keburukan kinerjanya.
"Prof Mahfud ngawur itu ngomongnya," kata pria yang akrab Irwan Fecho ini kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Bahkan, kata anggota Komisi V DPR ini, Mahfud tidak bisa membedakan antara HPH (hak produksi hutan) dan HGU (hak guna usaha). Dia menjelaskan, HPH merupakan pemberian izin di kawasan hutan dan bukan penguasaan atas tanah di areal penggunaan lain.