Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Dono Purwoko divonis penjara 4 ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Dono dinilai terbukti melakukan dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Majelis Hakim lantas mengemukakan hal-hal memberatkan, antara lain perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa mencederai kepercayaan pemerintah dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pembangunan kampus IPDN. Kemudian terdakwa tidak berterus terang di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya.
"Hal-hal meringankan, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan dan terdakwa belum pernah dipidana," katanya.
Perbuatan Dono, menurut Hakim, memperkaya orang lain, yaitu Dudy Jocom selaku pejabat pembuat komitmen pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp3,5 miliar.