Presiden berharap perhutanan sosial itu bermanfaat bagi 651.000 KK.
Kemudian presiden juga menyerahkan 35 SK Hutan Adat seluas 37.500 hektar dan 58 SK Tora seluas 72.000 hektar di 17 provinsi.
Kepala negara menekankan akan mengikuti perkembangan pemanfaatan lahan tersebut. Dia akan memastikan lahan yang ada, betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif.
“Tidak ditelantarkan, tapi terus dikembangkan, sehingga memiliki manfaat besar nagi ekonomi masyarakat. Goal-nya kesitu,” katanya.
Dari 34 provinsi, hanya Provinsi DKI Jakarta yang tidak memiliki hutan sosial dan Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki redistribusi tanah dari hutan.