"Kenaikan UMP ini disepakati semua unsur dalam dewan pengupahan, ada tim pakar, serikat pekerja dan serikat buruh, ada perwakilan pengusaha Apindo, PHRI dan GIPI ada kenaikan sebesar 5,24 persen, sehingga UMP di tahun 2023 menjadi Rp3.485.000," tuturnya.
Disnakertrans Provinsi Sulut, kata Erny akan mengawal dan mengawasi pelaksanaan penerapan UMP tahun 2023 tersebut.
"Kami mengimbau semua badan usaha yang ada baik skala menengah dan besar wajib menerapkan UMP ini," harap Erny.
Apabila perusahaan melanggar maka akan dikenakan sanksi sebagaimana amanat peraturan yaitu mulai sanksi administrasi hingga pidana.
Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diberlakukan tahun depan naik sebesar 5,24 persen hingga mencapai angka Rp3.485.000, sementara di tahun sebelumnya Rp3.310.723.