Dari aspek ekonomi, penyalahgunaan dana desa ini digunakan untuk program kerja fiktif sehingga patut diduga sudah terjadi pembohongan.
Diakuinya, tanah Papua masih butuh pembangunan. Hal tersebut perlu diperjuangkan karena merupakan kebijakan nasional dari pemerintah pusat.
“Tetapi ketika disalurkan ke daerah dan digunakan dengan cara fiktif, maka perlu ditindak secara hukum,” ujarnya.