Jawaban objektif sangat diperlukan bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman mengenai sumber ekonomi Papua, namun terutama untuk menentukan pendekatan yang tepat dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan SDA Papua, baik untuk pembangunan, kepentingan masyarakat adat dan juga kepentingan bisnis.
Ketiga, sebagian orang percaya Papua merupakan isu politik. Apalagi menjelang pilkada serentak secara nasional yang juga akan diikuti oleh 11 kabupaten di Provinsi Papua dan 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, penentuan para calon dari partai politik dan calon independen mulai ramai diberitakan.
Para narasumber memandang pilkada merupakan proses penting untuk menyaring pemimpin daerah yang paling layak bagi daerah dan masyarakatnya. Namun momen politik ini biasanya berakhir ketika pemimpin daerah pascapilkada telah ditetapkan dan bersamaan itu pula pemimpin daerah cenderung lupa pada janji politiknya selama kampanye. Siapa yang paling menderita?
Sudah tentu masyarakat akar rumput yang sebagian masih tidak paham dengan hiruk pikuk politik. Satu hal yang sangat diharapkan oleh masyarakat Papua yaitu janji kampanye dapat terealisasi dalam arti yang konkret, di mana mereka mendapatkan akses ekonomi dan pelayanan publik yang mudah, murah dan tepat waktu.
Hal ini tampak sederhana, namun sesungguhnya tata kelola pemerintahan daerah di seluruh tingkatan di Papua harus diperbaiki, sehingga seluruh harapan masyarakat Papua dapat diwujudkan.
Berdasarkan pemahaman atas akar masalah pembangunan dan tawaran solusi bagi Papua yang lebih baik di masa depan, Vox Point Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengubah pendekatan pembangunan tidak lagi pada keberhasilan infrastruktur fisik semata.
“Namun juga pada pembangunan non-fisik atau infrastruktur sosial, terutama juga dengan merealisasikan dialog damai Papua untuk membangun budaya tanpa kekerasan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat Papua dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan karakeristik Papua,” kata Vox Point Indonesia.