Dia menilai selama ini penanganan konflik Papua masih lebih banyak dilakukan secara kasus per kasus sehingga belum mampu menyelesaikan akar persoalan yang sebenarnya.
“Selama ini pemerintah, termasuk lembaga seperti Komnas HAM, lebih banyak menangani persoalan-persoalan yang bersifat kasus per kasus. Namun pendekatan tersebut belum cukup untuk menghentikan akar persoalan yang memicu konflik berkepanjangan di Papua,” katanya.
Kementerian HAM akan terus mendorong pendekatan penyelesaian konflik yang lebih menyeluruh dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua, sekaligus mencari solusi damai yang mampu menjawab persoalan konflik secara mendasar,” ucapnya.