Menurut menteri HAM, kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik Papua tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa atau hanya menyelesaikan kasus secara terpisah.
“Adapun penyelesaian konflik tersebut, perlunya upaya besar, keputusan politik tingkat tinggi, serta keterlibatan berbagai komponen bangsa,” katanya.
Dia menegaskan persoalan Papua merupakan isu strategis nasional sehingga penyelesaiannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah hingga tokoh nasional.
“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” ucapnya.
Pigai juga menyoroti perkembangan teknologi informasi yang membuat setiap kejadian kekerasan di Papua cepat diketahui masyarakat luas. Karena itu, dia menilai seluruh pihak harus mencegah terjadinya kekerasan baru yang dapat menimbulkan korban jiwa.