"Kalau tidak ada hal-hal prinsip untuk dilakukan penyesuaian, setelah evaluasi Pemprov Maluku maka langsung proses penetapan. Tetapi kalau ada catatan-catatan dari pemerintah provinsi untuk kami lakukan penyesuaian, maka kami akan segera lakukan dan secepatnya kami sampaikan ke DPRD," katanya.
Sekda menegaskan pemerintah daerah telah melakukan langkah-langkah penanganan dalam mengantisipasi kelangkaan obat-obatan dan bahan habis pakai RSUD Magretti Saumlaki. Salah satunya, bertemu dengan pihak jasa penyedia untuk pengadaannya.
"Tetapi pada prinsipnya pelayanan rumah sakit masih tetap berjalan seperti biasa. Obat yang tersedia masih bisa melayani masyarakat. Hanya obat-obat tertentu yang tidak tersedia. Namun, ini sudah dikomunikasikan dengan pihak penyedia untuk melakukan pengadaan obat dalam rangka mengantisipasi kelangkaan," katanya.
Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon sebelumnya mengatakan kekurangan obat-obatan dan bahan habis pakai di RSUD dr PP Magretti Saumlaki selama beberapa pekan terakhir disebabkan manajemen rumah sakit itu tidak mampu mengendalikan proses pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai.
Kondisi itu sudah terjadi selama kurun waktu empat tahun terakhir akibat rumah sakit masih menunggak utang Rp3 miliar lebih.